GLOBALSULTENG.COM, PALU – Perjuangan Gubernur Sulteng Anwar Hafid soal Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil bagi daerah penghasil nikel mulai menunjukkan hasil konkret.
Pernyataan viral Anwar Hafid saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri pada Selasa 29 April 2025 direspon cepat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Bappenas meminta Pemprov Sulteng menyusun kajian resmi sebagai dasar pembahasan kebijakan baru di tingkat nasional. Langkah ini membuka peluang bagi Sulteng untuk memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional.
“Alhamdulillah, tadi pagi saya ditelepon langsung oleh Deputi Bappenas, dan saya berbicara langsung dengan Kepala Bappenas. Beliau meminta agar kami segera menyiapkan kajian sebagai dasar presentasi bersama di Jakarta, untuk kemudian diusulkan ke Presiden,” ucapnya di Palu, Kamis (1/5/2025).
Baca juga: Gubernur Sulteng Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Pembayaran Gaji PPPK
Kata Anwar Hafid, sejak menjabat sebagai Bupati Morowali, dirinya konsisten menyuarakan pentingnya pembagian DBH yang adil bagi daerah penghasil tambang.
Menurut Anwar Hafid, Sulteng adalah salah satu daerah penyumbang devisa Negara terbesar melalui industri nikel dan smelter yang tersebar di berbagai kawasan industri.
“Kita harus bersatu memperjuangkan ini. DBH adalah hak daerah, bukan belas kasihan. Kami berharap perhitungan ke depan lebih adil, agar kabupaten penghasil dan Pemprov bisa membangun dan mempersiapkan masyarakat menghadapi era pasca-tambang,” ujarnya.
Anwar Hafid menjelaskan bahwa DBH langsung masuk ke kas pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk program pembangunan. Sementara, CSR berada dalam kontrol korporasi.
“DBH bisa digunakan untuk hal strategis dan jangka panjang, seperti pendidikan dan infrastruktur,” tuturnya.
Sebelumnya, pernyataan keras Anwar Hafid saat Raker di DPR RI menyita perhatian publik. Kata Anwar Hafid, meski Sulteng menjadi kontributor utama penerimaan negara dari sektor tambang, provinsi ini hanya menerima sekitar Rp200 miliar DBH per-tahun.
Angka tersebut dinilai jauh dari proporsional, apalagi jika dibandingkan dengan kerusakan lingkungan dan sosial yang ditanggung daerah.
Anwar Hafid juga menyoroti kebijakan perpajakan dan tax holiday yang dinilainya merugikan daerah penghasil. Kritik tajamnya menyebar luas di media sosial dan memicu diskusi publik serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi hingga aktivis.
“Diskusi soal ini sangat hidup di grup-grup whatsapp masyarakat Sulteng. Saya sangat bersyukur, ternyata banyak yang mendukung dan merasa ini saatnya kita bangkit bersama,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulteng saat ini tengah menyusun kajian teknis serta daftar program prioritas pembangunan yang akan dibiayai dari DBH, termasuk program unggulan seperti Berani Cerdas yang menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu. Hingga kini, lebih dari 50 ribu warga telah mendaftar untuk program tersebut.
Baca juga: Perusahaan Penyedia Daging Bakal Hadir di Sulteng, Siap Serap Tenaga Kerja Lokal
Anwar Hafid berharap, dukungan dari Bappenas menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan keadilan fiskal di tingkat nasional.
“Kami ingin DBH menjadi penggerak pembangunan di Sulteng. Dengan kekuatan fiskal yang adil, program Presiden bisa kami dukung dan rakyat pun bisa merasakan kesejahteraan,” katanya.
