GLOBALSULTENG.COM, PALU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar dialog publik, Kamis (20/2/2025).
Kegaiatan bertema “Pertambangan PT CPM Ancam Konflik Sosial” dilaksanakan Aula FKIP Muhammadiyah Palu.
Ketua DPD IMM Sulteng Adityawarman menyampaikan bahwa dialog ini dilakukan menyikapi polemik yang terjadi aktivitas PT CPM.
Baca juga: Resmi Dilantik Jadi Gubernur Sulteng, Anwar Hafid Segera Tunaikan Janji Politik
Berdasarkan hasil kajian, pihaknya menduga adanya pelanggaran yang dilakukan PT CPM termasuk pencemaran udara yang tidak pernah dilaporkan kepada pihak DLH Sulteng hingga pengalihan Sungai Pondo.
Menurut Adityawarman, setelah saham dikuasai oleh Salim Group dan PT Macmahon, pihaknya menilai hanya untuk meraup keuntungan besar tanpa memikirkan masyarakat Kota Palu.
“Waktu PT CPM masih dibawah kendali Bakrie Group, itu aman-aman saja sebelum terjadi konflik ini,” ucapnya.
Bahkan, rencana anak usaha Bumi Resources Minerlas (BRMS) untuk melakukan blasting akan berdampak pada kehidupan masyarakat Kota Palu dan sekitarnya.
Pasalnya, Kota Palu memiliki sejarah kelam pada tahun 2018 akibat bencana gempa bumi, tsunami dan liquifaksi yang diakibatkan oleh sesar aktif.
Kemudian, patahan sesar aktif juga berada di area pertambangan PT CPM. Pihaknya prihatin dengan dampak yang ditimbulkan jika aktivitas tambang bawah tanah (underground mining) itu dilaksanakan.
“Kekhawatiran masyarakat akibat bencana pada tahun 2018 itu akan terjadi lagi, ketika terjadi bencana di Kota Palu akibat aktivitas blasting itu, jangan sampai mereka angkat tangan dan tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
DPD IMM Sulteng mendesak agar Pemerintah dan DPRD Sulteng segera mengevaluasi rencana pertambangan bawah tanah tersebut.
Baca juga: BI Sulteng, Ditjen PAS-BPSP Kerjasama Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi
Dia menambahkan, pihaknya membuat naskah akademik untuk direkomendasikan ke DPP IMM Pusat untuk dibawa hearing ke Komisi XII DPR RI.
“Rekomendasi yang akan kami bawa ke DPP IMM pusat ini untuk di kawal ke Komisi XII DPR RI,” tuturnya.
