GLOBALSULTENG.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat komitmennya mendukung pertumbuhan pembangunan nasional melalui pelantikan pimpinan baru di Satuan Kerja Kantor Pusat dan sejumlah Kantor OJK Daerah.
Pelantikan ini dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, di Kantor OJK Wisma Mulia 2, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
“Pelantikan ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan Indonesia,” ucap Mahendra.
Baca juga: Sekda Kota Palu Hadiri Kolaborasi RRI News dan Pemerintah, Tekankan Pentingnya Komunikasi Publik
Pergantian pejabat ini, kata Mahendra, sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
UU ini mendorong OJK untuk terus memperkuat sektor jasa keuangan demi kontribusi yang lebih signifikan dalam pembangunan nasional, terutama melalui pengembangan ekonomi daerah.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK juga akan segera meresmikan dua kantor baru yaitu Kantor OJK Provinsi Banten dan Kantor OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Langkah ini diambil untuk memperkuat tugas pengawasan dan pengembangan perekonomian daerah.
“Banyak program utama yang harus terus kita jalankan, termasuk pembenahan dan penguatan industri jasa keuangan, yang menjadi fokus pada dua tahun terakhir,” ujarnya.
Dalam pelantikan ini, sejumlah pejabat baru diangkat untuk mendukung misi strategis OJK. Berikut daftar pejabat yang dilantik:
1. Dino Milano Siregar sebagai Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.
2. Adi Dharma sebagai Kepala OJK Provinsi Banten.
3. Haramain Billady sebagai Kepala OJK Purwokerto.
4. Rochma Hidayati sebagai Kepala OJK Kalimantan Barat.
5. Fatwa Aulia sebagai Kepala OJK Papua.
6. Bismi Maulana Nugraha sebagai Kepala OJK Sulawesi Tenggara.
7. Bonny Hardi Putra sebagai Kepala OJK Sulawesi Tengah.
8. Farid Faletehan sebagai Kepala OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Yan Iswara Rosya sebagai Kepala OJK Provinsi Jambi.
Pelantikan ini mencerminkan langkah nyata OJK untuk mengoptimalkan perannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
