GLOBALSULTENG.COM, PALU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Muslimun menggelar reses Caturwulan III di Jl Cemara, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Selasa (29/10/2024).
Dalam pelaksanaan reses itu, sejumlah warga mempertanyakan terkait dengan insentif petugas pemandi jenazah, modal UMKM, lampu jalan, BPJS Kesehatan hingga perbaikan drainase pascabencana.
Salah satu warga bernama Marjan meminta agar mengaktifkan lampu jalan. Hal itu menjadi sorotan besar dari masyarakat karena berpotensi terjadinya tindakan kejahatan akibat kurangnya lampu jalan.
Warga lainnya bernama Ati menyoroti terkait dengan insentif petugas pemandi jenazah yang jarang diterima padahal telah dijanjikan. Adapun gaji pemandi jenazah berkisar dari Rp 400-500 ribu.
“Saya selama ini baru sekali mendapatkan insentif di 2 tahun kemarin sebanyak Rp 450 ribu, bahkan ada yang belum dapat, padahal kami dijanji setiap bulan selalu terima insentif,” ujarnya.
Kemudian, Samrita mengeluhkan terkait dengan BPJS Kesehatan. Samrita menceritakan bahwa suaminya berada di Rumah Sakit (RS) Anutapura selama 9 hari.
“Baru keluar kemarin suami saya, itupun pihak rumah sakit yang sarankan untuk keluar dan belum ada perubahan sama sekali, alasan mereka berobat dulu dirumah lewat poli kemudian nanti mereka rujuk kembali,” tuturnya.
“Tapi saya dengar, itu aturan dari BPJS, tidak bisa lama-lama dirumah sakit, jadi saya berpikir mungkin karna kami gratis disitu,” tambahnya.
Sejumlah warga juga mengharapkan agar Muslimun bisa memperjuangkan Pokok Pikiran (Pokir) untuk perbaikan drainase.
Menanggapi keluhan warga, Anggota DPRD Palu Muslimun menyampaikan bahwa terkait dengan insentif pemandi jenazah, dirinya yang saat itu masuk dalam struktur Badan Anggaran (Banggar) 5 tahun sebelumnya, telah memporsikan insentif petugas pemandi jenazah.
“Itu sudah masuk dalam APBD kita, nah saya tidak tau bentuk penyalurannya seperti apa dan masalahnya dimana, nanti saya coba tanya bagian kesra soal pembaran petugas pemandi jenazah, ini perlu di perhatikan karena sudah jarang pemandi jenazah yang ada di kelurahan dan ini menjadi perhatian serius buat pemerintan kota,” jelasnya.
Lebih lanjut, beberapa waktu lalu BPJS Kesehatan telah dilakukan peneguran. Katanya Pemerintah Kota Palu telah mengalokasikan dana sebesar Rp 9,4 miliar untuk yang ditanggung oleh pemerintah (gratis).
Dia menambahkan, masalah drainase pascabencana telah dimasukan dalam Pokok Pikiran (Pokir) untuk anggaran tahun 2025.
Bahkan, Muslimun mengaku bahwa telah memasukan pokir untuk anggaran 2025 dengan total Rp 2,4 miliar. Sementara, jatah masing-masing anggota DPRD Kota Palu hanya 1 miliar.
“Jadi nanti kita lihat, mana yang akan terlebih dahulu diadakan, karna program utama saya untuk memperbaiki drainase, saat saat reses cawu 1, perbaikan drainase itu masuk, cuman nilainya besar, sekitar Rp 460 juta, tapi tetap akan saya perjuangkan,” katanya.
Sementara, Lurah Donggala Kodi Idris menyebut bahwa pihaknya telah mengusulkan lampu jalan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu.
“Saya usulkan per-RW, jadi masing-masing sekitar 20 lampu, alhamdulillah sudah ada yang terealisasi, selanjutnya masih dalam proses,” pungkasnya.
