GLOBALSULTENG.COM – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi menyebut industri perbankan nasional masih memiliki ruang kuat untuk mendorong pertumbuhan kredit ke depan.
Likuiditas dan permodalan perbankan dinilai solid, namun akselerasi penyaluran kredit saat ini tertahan oleh faktor permintaan.
Hal itu disampaikan Hery Gunardi dalam ajang Economic Outlook 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (19/2/2026).
Forum tersebut turut dihadiri Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta CEO Standard Chartered Donny Donosepoetro.
Hery memaparkan, secara fundamental kondisi perbankan sangat memadai untuk menopang pertumbuhan kredit yang prudent dan berkelanjutan.
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat menguat 11,4 persen secara tahunan (YoY), dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) terjaga di kisaran 84 persen. Dari sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) industri berada di level 26 persen, jauh di atas ketentuan minimum regulator.
Meski demikian, pertumbuhan kredit hingga Desember 2025 masih berada di level single digit. Mengacu data Bank Indonesia, perlambatan ini dipengaruhi penurunan permintaan kredit di berbagai segmen.
Permintaan kredit konsumsi turun signifikan dari 62,9 persen menjadi 13,4 persen, sementara segmen UMKM turun dari 78,4 persen menjadi 58,8 persen. Di sisi lain, rata-rata undisbursed loan meningkat menjadi 10,22 persen.
“Fasilitas kredit yang telah disetujui bank sebenarnya tersedia, tetapi realisasi penarikan tertahan. Tantangannya bukan pada supply dana, melainkan pada kepercayaan dan prospek usaha,” ucap Hery.
Baca juga: Data Statistik Jadi Fondasi Kebijakan Pemprov Sulteng, Anwar Hafid Singgung Soal Bantuan
Hery menambahkan, sikap wait and see dunia usaha dan rumah tangga menjadi faktor dominan. Dunia usaha belum sepenuhnya yakin untuk mempercepat ekspansi, meski kebijakan fiskal dan moneter dinilai pro-growth dan kredibel.
Tekanan juga terlihat pada rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM yang mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level lebih tinggi.
Kondisi ini menunjukkan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih, sehingga perbankan perlu lebih selektif dengan pendekatan mitigasi risiko yang kuat.
Hery menilai moderasi kredit juga dipengaruhi perlambatan tiga sektor utama penyumbang PDB, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Manufaktur yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi.
Sektor perdagangan sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat, sementara pertanian berkaitan langsung dengan segmen mikro dan UMKM.
“Walaupun likuiditas sudah diguyur pemerintah hingga Rp200 triliun, kondisi ini sangat dipengaruhi struktur sektoral ekonomi kita. Ke depan, diversifikasi pembiayaan ke sektor bernilai tambah tinggi menjadi kunci,” ujarnya.
Menurut Hery, perbankan, khususnya Himbara termasuk BRI, akan tetap aktif mendukung program strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Adapun program-program tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan kredit, meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga, serta menciptakan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.
“Didukung policy mix yang akomodatif dan sinergi moneter-fiskal, ruang ekspansi ekonomi terbuka lebih luas. Perbankan bukan sekadar menyalurkan kredit, tetapi membiayai ekosistem pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.
